Not known Factual Statements About agus joko pramono
Not known Factual Statements About agus joko pramono
Blog Article
Menurut dia, saat sekarang hasilnya sudah terlihat karena BPK konsisten mengawasi dan menjaga akuntabilitas kementerian serta lembaga di Indonesia.
Selain dimaksudkan untuk membantu para perajin, pameran ini juga menjadi wadah bagi Dekranasda Bali untuk melakukan pembinaan dan edukasi. Edukasi ditekankan pada kualitas produk serta penetapan harga jual suitable ke konsumen.
Pencapaian-pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kapasitas Agus dalam bidang audit dan pengelolaan keuangan, tetapi juga kemampuannya untuk berkontribusi secara signifikan di panggung internasional.
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.
Dalam kesempatan itu, Retno bercerita telah diberikan kesempatan menjadi menteri luar negeri selama 10 terakhir, di mana menjalankan politik luar negeri kerap tak mudah baginya.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Dia pun siap melaporkan temuan ini bila memang PPATK tidak sanggup. Namun ya itu tadi, buktinya harus kuat.
Gerakan ini sangat masif, karena selama masa pandemi para kader dan pengurus Demokrat secara gotong royong menyalurkan masyarakat dengan complete nilai bantuan hampir two hundred Miliar Rupiah.
Menurut Pramono, Jakarta dalam lima tahun ke depan bisa memasuki daftar 50 besar kota world wide di dunia. Politikus PDI Perjuangan ini mengaku sudah mengkaji ihwal kemungkinan janji tersebut direalisasikan.
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam click here jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.
Namun, ditengah krisis tersebut, AHY mampu keluar dan berhasil mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat dengan menjaga soliditas interior dan kecepatan serta ketepatan dalam mengambil langkah dan keputusan.[28]
Impacts of household entities on environmental disclosure: Inspecting the mediating role of earnings administration and board independence